Polemik Tambang Dairi Prima Mineral di Zona Gempa, Warga: Kami Hidup Bukan Dari Pertambangan
Seruan.id - Wacana operasional tambang seng dan timbal PT. Dairi Prima Mineral (DPM) di wilayah konsesi tambang seluas 24.636 hektar hingga kini menghadapi adanya beragam penolakan.
Hal yang menyebabkan penolakan itu yaitu keberadaan lokasi tambang yang tepat berada dalam zona rawan gempa, perusakan hutan tadah hujan sampai dengan ancaman keselamatan warga, terus disuarakan berbagai kalangan tomas dan masyarakat Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, melalui beberapa kali aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Dairi, bupati hingga Kementerian KLHLK.
Diketahu project pertambangan bernilai $630 juta yang dioperasikan oleh Dairi Prima Mineral (DPM), merupakan sebuah perusahaan patungan raksasa pertambangan Indonesia Bumi Resources, yang dimiliki oleh keluarga Bakrie bersama Kelompok Pertambangan Logam Non Ferrous China (NFC) milik negara Tiongkok.
Dalam operasional nanti, akan ada kegiatan menggali tanah Bukit Barisan, tulang punggung Sumatera yang merupakan daerah patahanan gempa. Daerah tersebut dikelilingi oleh hutan lindung dan desa-desa masyarakat adat Pakpak, Kabupaten Dairi di Sumatera Utara.
Penolakan lainnya juga dinyatakan Pemimpin Gereja terbesar di Sumatera Utara, Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ephorus Robinson Butarbutar. Dalam surat tertulisnya kepada Komisi II DPR RI, yang menyatakan penolakan tersebut mengalami gejolak sejalan dengan dikeluarkannya ijin operasi produksi PT. DPM oleh Kementrian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pada awal tahun 2018.
Dalam ijin tersebut, PT.DPM juga memulai pembanguan tailing storage facility (fasilitas penyimpanan limbah (TSF)) atau bendungan penampungan limbah tambang (tailing) yang hanya memiliki jarak kurang dari 1000 m dari pemukiman warga setempat.
Tepat pada lokasi pembangunan Bendungan Tailing itu, didapati bangunan rumah ibadah Gereja HKBP Sikhem Sopo Komil di Kabupaten Dairi yang pada akhirnya juga saat ini tengah terancam akan direlokasi.
"HKBP menolak relokasi HKBP Sikhem Sopo Komil untuk kepentingan pembangunan TSF, penolakan terhadap rencana relokasi ini dalam kerangka perjuangan untuk mempertahankan ruang hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan alam sekitar," tulis Pendeta Robinson dikutip dari surat tertulisnya, pada Selasa (15/6/2021).
Berdasarkan studi yang diadakan oleh Masyarakat Geoteknik Jepang (JGS) pada tahun 2009 lalu, permukaan tanah di sekitar lembah Sopokomil didominasi oleh abu vulkanik yang berasal dari letusan Toba.
Suara penolakan keras juga digencarkan perwakilan masyarakat yang mengaku kehidupan mereka tidaklah bergantung kepada proyek tambang, karena pada umumnya berprofesi sebagai petani. Tak hanya itu, mereka juga mempertanyakan potensi ancaman bencana yang berdampak dari kegiatan PT DPM.
"Kami hidup bukan dari pertambangan, di kampung kami banyak penghasilan, semua tanaman bisa tumbuh di daerah kami, maka kami tidak membutuhkan tambang, kami sudah hidup aman disini," tegas Mariati br. Tohang.
Menindaklanjuti atas aksi penolakan terhadap tambang PT. DPM tersebut, Komisi II DPR RI melalui panitia kerja (Panja) pertanahan, sudah mengagendakan kunjungan kerja dalam hal menyikapi permasalahan tersebut.
Ketua Panja Tanah Komisi II DPR Junimart Girsang, melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (15/6/2021) menerangkan bahwa dijadwalkan pada tanggal 17 juni tepatnya pada hari Kamis, DPR akan melakukan kunjungan kerja dalam hal menyikapi langsung terkait masalah tambang PT DPM juga masalah Penggunaan Lahan Hutan yang dikelola PT. GRUTI di Desa Parbuluan dan Sumbul Kabupaten Dairi yang diakui masyarakat merupakan lahan pertanian mereka sertab permasalahan tanah masyarakat dengan PTPN IV Bah Jambi di Kabupaten Simalungun.
Dirinya menegaskan, kunjungan kerja itu dilakukan setelah sebelumnya tanggal 5 April 2021, Komisi II DPR telah melakukan rapat dengar pendapat umum di DPR dengan para korban dan tokoh masyarakat disekitar tambang, masyarakat desa Parbuluan-Sumbul dan masyarakat Bah Jambi.
