Novel Baswedan Menduga Adanya Korupsi Dana Bansos Covid-19 Mencapai 100 Triliun

Seruan.id - Novel Baswedan selaku Penyidik senior di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya kasus korupsi korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19, yangmana diduga nilainya mencapai Rp100 triliun. Meski demikian ia belum bisa memastikan lantaran diperlukannya penelitian lebih lanjut terhadap kasus ini.

Novel Baswedan juga menyebutkan kalau kasus bansos covid-19 di mana KPK melakukan operasi tangkap tangan hanya untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Terkait kasus ini sudah masuk ke sidang.

Namun, Novel juga mengatakan, kasus serupa juga terjadi di seluruh daerah di Indonesia dengan pola yang sama sehingga perlu penyelidikan lebih lanjut.

“Ini kasus yang mesti diteliti lebih jauh. Kasus ini nilainya puluhan triliun. Bahkan saya rasa seratus triliun nilai proyeknya dan ini korupsi terbesar yang saya pernah perhatikan," Ucap Novel Baswedan, Senin (17/5).

Melihat adanya kesamaan pola-pola korupsi bansos di daerah yang sama dengan DKI Jakarta dan sekitarnya, Novel menilai jika kasus bansos harus terus ditindaklanjuti dan diawasi.

"Ini kasus yang mesti diteliti lebih jauh," pungkas Novel

Novel menyatakan hal ini juga terkait dengan 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan disebabkan karena tak lolos tes wawasan kebangsaan. untuk alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Namun demikian, ia sangat menyayangkan Kasatgas penyidik kasus bansos dan 74 pegawai KPK lainnya saat ini dinonaktifkan oleh Ketua KPK Firli Bahuri usai dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan.

Diketahui juga, Kasatgas terhadap penyidik kasus bansos adalah Andre Dedy Nainggolan. Ia berhasil menyeret mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ke muka persidangan.

Andre saat itu juga ditemani oleh penyidik Praswad, yangmana juga dinonaktifkan, Praswad juga yang berhasil menetapkan lima tersangka hingga ke meja hijau.

Pada kasus tersebut, Juliari didakwa menerima suap senilai total Rp32.482.000.000 terkait dengan penunjukan rekanan penyedia bansos Covid-19 di Kementerian Sosial.

Rinciannya dari Kasus tersebut, Juliari menerima uang dari konsultan hukum, Harry Van Sidabukke sebesar Rp1,28 miliar; Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja sejumlah Rp1,95 miliar; dan rekanan penyedia bansos Covid-19 lainnya senilai Rp29.252.000.000.

Mengutip keterangan dari CNNIndonesia.com yang sudah menghubungi Ketua KPK Firli Bahuri dan Juru Bicara KPK Ali Fikri untuk mengonfirmasi pernyataan yang diberikan Novel. Namun, hingga saat ini Firli dan Ali belum merespons.

Pada tahun 2020 lalu, anggaran terhadap perlindungan sosial dikarenakan pandemi covid-19 terdapat sebesar Rp234,33 triliun. Sebanyak Rp129,49 triliun dialokasikan untuk Kemensos dengan rincian Program Keluarga Harapan (PKH) Rp41,97 triliun, Sembako dan Bantuan Tunai Sembako Rp47,32 triliun, Bansos Jabodetabek Rp7,1 triliun, dan Bansos non-Jabodetabek Rp33,1 triliun.

Merespon penyataan mengejutkan dari Novel Baswedan, Guspardi yang juga menjabat sebagai Anggota DPR Komisi II mengaku kaget dengan pernyataan tersebut.

"Jika benar dengan apa yang dilontarkan oleh Novel Baswedan itu merupakan sebuah tsunami besar bagi pemberantasan korupsi di Indonesia," ujar Guspardi seperti dilansir laman resmi DPR RI, Kamis (20/5/2021).

Legislator asal Sumatera Barat tersebut juga meminta Novel untuk dapat membuktikan omongannya tentang dugaan korupsi bansos yang nilainya sangat luar biasa tersebut.

"Disatu sisi amat disayangkan Novel mengungkap ke publik sesuatu yang baru berupa dugaan ataupun asumsi. Sejatinya Novel Baswedan sebagai penyidik senior KPK harusnya bekerja dalam senyap," Ucap Guspardi.

Guspardi juga mengatakan perlu pendalaman lebih lanjut terkait informasi yang diberikan Novel dan menjadi tantangan pembuktian bagi KPK. Jika benar memang terbukti dan memiliki indikasi yang kuat ada dugaan penyimpangan dana yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19, maka hal ini perlu untuk di ambil langkah lebih lanjut.