Kebijakan Pemerintah yang "Mencla-mencla" Bikin Rakyat Tak Percaya Covid-19 Nyata - Seruan.id

Kebijakan Pemerintah yang "Mencla-mencla" Bikin Rakyat Tak Percaya Covid-19 Nyata 

Seruan.id - Pengamat Komunikasi Politik, Aidil Haris menyebut Pemerintah tidak konsisten dalam membentuk Kebijakan terkait Covid sehingga membuat penanganannya dianggap tak serius oleh masyarakat.

"Kebijakan pemerintah ini ya betul-betul Konsisten lah, jangan mencla-mencle. Sehingga penanganan ini dianggap serius oleh masyarakat," ujar Aidil, Rabu, 5 Mei 2021.

Salah satu kebijakan yang disebut Aidil tidak konsisten adalah kebijakan membatasi akses lokal namun akses internasional justru dibuka.

 

"Itukan tidak konsisten, itu justru membuat masyarakat abai," tekan Aidil.

Menurutnya jika pemerintah tegas dan all out di semua akses baik darat, laut, maupun udara maka kepercayaan masyarakat akan tumbuh.

Hal yang sama juga terjadi di kebijakan mudik yabg terus berubah-ubah. Sehingga membuat masyarakat bingung.

"Mudik antar kabupaten kota tutup, kemudian tiba-tiba dibuka, tutup lagi, buka lagi, dan terakhir katanya ditutup. Tidak tegas!" Ungkap Aidil.

Selain itu pula hambatan juga terjadi karena Banyak masyarakat terutama kelompok tua di desa bahkan di kota tidak percaya adanya Covid-19 ini.

Menurutnya Harus diberi pemahaman sebelum dilakukan penegasan langsung. Apalagi faktanya ada juga diskriminasi justru membuat orang tidak percaya adanya Covid-19 ini.

"Pemerintah Perlu turun dan memberikan literasi bahwa Covid-19 itu ada," ujar Dosen Komunikasi Universitas Muhadiyah Riau ini.

Setelah dilakukan literasi, Konsekuensinya pun harus disiapkan oleh pemerintah baik berupa reward maupun punishment.

Salah satunya adalah pelarangan operasi angkutan umum selama musim mudik kali ini yang perlu diperhatikan dampak ekonomi dan sosialnya.

"Kalau tidak diperbolehkan beroperasi apa kompensasi yang diberikan pemerintah? Karena bagaimanapun ini persoalan hidup," ujar Aidil.

Setelah hal tersebut jelas, maka tak salah jika pemerintah juga menegakkan hukuman keras

"Ketika kebijakan ini lahir, sehingga arahnya jelas dibutuhkan sanksi tegas dan tidak berpihak," ungkapnya.

Related Posts