Kudeta Masih Memanas di Myanmar, Kedubes RI Berikan Fasilitas untuk Kepulangan WNI ke Indonesia
Seruan.id - Hingga saat ini Kudeta Militer dan aksi protes masih terjadi dan meluas di Myanmar. Kejadian ini telah berjalan cukup lama dan mulai memicu kekhawatiran pada warga Indonesia (WNI) yang berada di sana.
Menanggapi hal tersebut, Duta Besar Indonesia untuk Myanmar Iza Fadri mengatakan pihaknya akan memfasilitas WNI yang berencana pulang di tengah kondisi yang kian memanas.
Iza menyampaika bahwa pihak kedutaan akan segera mengupayakan fasilitas pesawat bagi WNI yang berencana pulang ke Indonesia.
"Kita juga mengimbau kepada mereka untuk mencermati situasi dan kalau memang ingin kembali [pulang], pesawat masih ada. Jadi kita mengupayakan bagi mereka yang ingin kembali," kata Iza, Seperti yang dikutip dari CNNIndonesia.com, Senin (15/2).
Kudeta Militer yang terjadi di Myanmar masih sangat panas dan mengkhawatirkan banyak pihak. Iza sendiri pun tak menampik jika aksi demo yang kian meluas di Myanmar bisa menjadi ancaman bagi WNI di sana. Maka dari itu, Iza menyarankan agar WNI yang terdampak kudeta untuk mengevakuasi diri kembali ke Indonesia.
"Kalau mereka (WNI) tidak bekerja lagi atau perusahaannya tidak ada aktivitas, dan kita ngga tahu bagaimana ekonominya dan mereka mengevaluasi dirinya untuk pulang ke Indonesia, kalau itu terjadi ke mereka," ucap Iza
Pada kesempatan tersebut, Iza juga mengimbau WNI di Myanmar agar tetap tenang, tidak melinatkan diri dalam aksi protes, Selalu mematuhi aturan yang berlaku, serta mencermati situasi serta berkomunikasi dengan pihak KBRI.
"Saya meminta mereka melakukan kluster-kluster yang terkomunikasi secara paralel ke KBRI dan itu sudah dilakukan dan contoh saat ini kita sudah mendata seluruh WNI dengan klaster-klasternya," katanya.
Meski demikian, Iza menyebutkan jika aksi protes anti-kudeta saat ini sudah mulai mereda. Saat ini, akses internet yang sempat diblokir pun berangsur-ungsur mulai pulih, kendati masih ada gangguan.
Sejak 1 Februari lalu, Kudeta militer terhadap pemerintah sipil telah terjadi. Aksi pemblokiran akses internet-pun terjadi setelah aksi protes yang diikuti berbagai lapisan masyarakat menentang kudeta terjadi di sejumlah kota di Myanmar.
Sebelumnya diketahui, Jika Pemimpin de facto, Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint ditangkap dalam kudeta militer Tatmadaw yang dipimpin Jenderal Min Aung Hlaing. Tatmadaw berdalih kudeta dilakukan untuk menjaga amanat Undang-Undang Dasar 2008 dan sengketa hasil pemilihan umum.
Tidak hanya menangkap Suu Kyi dan Win Myint, Tatmadaw juga turut menangkap sejumlah politikus dari partai berkuasa, Partai NLD.
Kepolisian Nasional Myanmar menjerat Suu Kyi dengan kepemilikan enam walkie-talkie yang diimpor secara ilegal. Sedangkan Myint dituduh melanggar protokol kesehatan Covid-19 dan aturan kampanye.
Tidak hanya itu, Militer juga menuduh ada indikasi kecurangan sehingga Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) memenangi pemilihan umum. Pada pemilu yang dimenangkan Suu Kyi disebut terdapat setidaknya 8 juta pemilih palsu.
