Pendidikan, Seruan.id – Beredarnya kabar rencana penghapusan
mata pelajaran sejarah pada Draf Sosialisasi Penyederhanaan Kurikulum dan Asesmen Nasional oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tanggal 25 Agustus 2020 lalu, membuat
sebuah polemik.
Rencana Kemendikbud tersebut dengan lantang ditolak oleh
Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI).
“PB PGRI menolak rencana menghapus pelajaran sejarah di
jenjang SMA dan SMK,” tegas Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi pada keterangan
tertulis, pada Senin, (21/09/2020).
Menurut Unifah, pelajaran sejarah merupakan salah satu aspek
penting bagi pembentukan karakter peserta didik sesuai dengan Pancasiola dan
UUD 1945.
“Pelajaran sejarah sangat penting bagi pembentukan peserta
didik yang berkarakter baik sesuai jati diri bangsa sesuai Pancasila dan UUD
1945,” tambahnya.
Bukan hanya dikalangan guru, namun Unifah juga berpendapat
bahwa rencana penghapusan mata pelajaran sejarah ditingkat SMA/K akan
menimbulkan banyak keresahan pada banyak pihak.
Pasalnya mata pelajaran sejarah berkontribusi penting dalam
memberikan pemahaman dan penanaman nilai perjalanan suatu bangsa kepada
generasi mendatang.
Hal seperti ini perlu dilakukan agar generasi penerus bangsa
tidak melupakan jati diri dan identitas bangsanya.
“Pelajaran sejarah berperan penting dalam mengembangkan jati
diri bangsa, mengembangkan memori kolektif sebagai suatu bangsa, mengembangkan
inspirasi, kreativitas, dan menanamkan nasionalisme yang produktif,” tutur
Unifah.
Dalam kesempatan yang sama, PGRI meminta kepada Mendikbud,
Nadiem Makarim mengkaji ulang penyederhanaan kurikulum 2013. Ia menyarankan
agar Kemendikbud harus melibatkan para pemangku kepentingan dalam pembahasan
penyederhanaan Kurikulum 2013.
“PB PGRI meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
untuk mengkaji secara cermat penyedehanaan Kurikulum 2013 dengan melibatkan
para ahli dan mendengarkan aspirasi berbagai pemangku kepentingan pendidikan,”
pinta Unifah.
Harusnya pendidikan harus dimaknai dalam pengertian yang
lebih luas, yakni pendidikan yang memanusiakan manusia.
Kemendikbud harusnya mengedepankan pendidikan yang
menanamkan watak yang baik, budi pekerti sesuai jati diri bangsa, dengan
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebhinekaan global, berakar pada
sejarah dan budaya bangsa.
