Hal ini merupakan salah satu poin penting yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian dalam paparannya pada Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Pengarahan kepada Satgas Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat yang digelar di Inna Muara Hotel Padang, Selasa malam (25/08/2020).
“Pilkada harus dijadikan momentum untuk menangani Pandemi Covid-19, jika settingnya benar. Kalau tidak, maka akan jadi cluster. Hal ini tentu tidak kita harapkan,” ungkapnya.
Untuk itu, tutur Mendagri, secara teknis nantinya harus ada proteksi perorangan. Baik bagi penyelenggara maupun pemilih, seperti penyediaan masker, sarung tangan, handsanitizer, faceshield, pengukur suhu tubuh dan penerapan protokol kesehatan lainnya.
Menurut mantan Kapolri ini, anggaran yang dibutuhkan oleh Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara juga telah dialokasikan, baik bersumber dari hibah daerah maupun anggaran pusat.
Selanjutnya dikatakan, Pandemi Covid-19 akan menggiring masyarakat untuk memilih pemimpin yang mampu menangani krisis.
Diharapkan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 menjadi ajang adu gagasan calon kepala daerah untuk mengkonsolidasikan upaya penanganan Pandemi Covid-19. Dampak sosial ekonominya serta peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah masing-masing.
“Bagaimana mengiring isu Covid-19, kemampuan kepala daerah menangani dampak sosial ekonominya menjadi isu utama,” ujarnya.
Lebih kanjut Mendagri Tito menuturkan bahwa Pandemi Covid-19 merupakan masalah global yang membutuhkan penanganan secara serentak dan menyeluruh.
“Perlu keserentakan dan kesungguhan, baik ditingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/ kota. Artinya butuh dukungan dari semua jajaran pemerintahan,” sebutnya.
Mendagri juga memberikan apresiasi kepada Gubernur Sumbar beserta jajaran atas berbagai upaya sistematis yang telah dilakukan dalam memerangi Covid-19 di Ranah Minang.
