Salah satunya lewat survey yang diadakan Indikator Politik Indonesia. Dalam rilis resminya melalui diskusi daring bertema 'Efek Kepemimpinan dan Kelembagaan dalam Penanganan COVID-19', Kamis (20/8), Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, Sumatera Barat merupakan provinsi dengan skor tertinggi dalam pelaksanaan PSBB dengan nilai 67.0 melampaui DKI Jakarta dan Jawa Barat yang sama-sama mendapat persentase 66.3.
Burhanuddin menyebutkan, lewat penerapan PSBB yang ketat, Sumbar dinilai sukses mengendalikan penyebaran Covid-19 terutama pada awal pandemi terjadi.
Menyikapi hal tersebut, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno yang dihubungi via telepon, Jumat (21/8) mengatakan, mitigasi melalui PSBB memang awal yang baik dalam menekan penyebaran Covid-19 di Ranah Minang.
"Masa awal pandemi, memang terjadi kekalutan ditengah masyarakat. Dorongan lockdown dan PSBB hampir tiap hari Saya dengar. Keresahan masyarakat tersebut direspon cepat. Hanya tidak mudah menetapkan PSBB ini, semuanya perlu proses dan izin ke pemerintah pusat," tutur Gubernur Irwan.
Dia menambahkan, Pemprov Sumbar mengajukan PSBB pada 16 April 2020 dan disetujui Menteri Kesehatan tanggal 18 April 2020.
"PSBB tahap I dimulai 22 April–5 Mei 2020. Kemudian dilanjukan PSBB tahap II pada 6–29 Mei 2020. Saat PSBB ini dilakukan pembatasan selektif di 9 (sembilan) titik perbatasan dengan provinsi tetangga dan 1 (satu) titik di Bandara Internasional Minangkabau (BIM)," terangnya.
Pentingnya PSBB kala itu, sebut Irwan, karena arus masuk orang ke Sumatera Barat sangat tinggi dan beresiko menularkan Covid-19.
"Tercatat hingga 24 April 2020 jumlah orang yang datang ke Sumatera Barat mencapai 138 ribu orang dengan rata-rata per hari 4900 orang. Tentu kita waspada terhadap kedatangan begitu banyak orang. Sehingga PSBB benar-benar dirasa efektif kala itu," sebutnya.
