Hal ini tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 49 bagian keenam tentang pola hidup baru dalam kegiatan sosial dan budaya di pasal 36.
Berikut isi lengkap bagian keenam Perwako nomor 49 tentang pola hidup baru kegiatan sosial dan budaya pasal 36:
Pola hidup baru kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf e dilakukan pimpinan atau masyarakat dalam melakukan kegiatan sosial dan budaya.
Pola hidup baru kegiatan sosial dan budaya sebagaimana maksud pada ayat (1) dalam bentuk:Memastikan jumlah pengunjung tidak boleh melebihi 50 persen (lima puluh perseratus) dari kapasitas pengunjung normal dengan menerapkan ketat di pintu masuk oleh petugas yang ditunjuk.
Menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1:25 orang.
Melakukan cek suhu tubuh bagi setiap orang yang melakukan kegiatan sosial dan budaya dengan thermogun.
Menyediakan hand sanitizer di setiap ruangan atau lokasi.
Orang yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri/tenggorokan/sesak nafas/bersin dilarang menghadiri kegiatan sosial budaya.
Membersihkan dan melakukan disinfeksi pada tempat kegiatan secara rutin.
Menjaga jarak aman/physical distancing paling sedikit 1 (satu) meter antara orang atau pengunjung dan diberi pembatas atau penanda jarak dan;
Setiap orang memakai masker selama kegiatan sosial dm budaya.
Dalam hal suhu tubuh pengunjung atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melebihi 37,5 derajat celsius melaporkan ke puskesmas terdekat.
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi.
Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Padang, Yopi Krislova membenarkan perwako tersebut. Menurutnya, pesta pernikahan di gedung atau pun menggunakan tenda diperbolehkan, namun diwajibkan menjaga jarak dan kapasitasnya dibatasi. Selain itu, juga diketahui dari kecamatan dan kelurahan setempat.
“Sebenarnya diketahui dari kecamatan atau kelurahan itu agar jangan sampai nanti datang Satpol PP karena menggelar acara kerumunan (tanpa diketahui),” ujarnya dihubungi Langgam.id, Rabu (10/6/2020).
Ia mengungkapkan selama transisi kenormalan baru yang berjalan lima hari ini, pemerintah kota akan gencar melakukan sosialisasi terkait perwako tersebut. Sehingga usai penerapan masyarakat tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan.
Dalam perwako tersebut juga terdapat sanksi-sanksi bagi masyarakat yang melangga. Sanksi tersebut beragam mulai dari sanksi sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum hingga Denda administratif paling sedikit Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
