Toba, Sumatera Utara
Sekelompok warga Kabupaten Toba terlihat beramai-ramai mendatangai Kantor Bupati dan hendak menyampaikan aspirasi mereka terkait pembagian bantuan terhadap masyarakat terkena dampak wabah Covid-19 yang tidak tepat sasaran.
Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu berinisal AS, selaku juru bicara dari perwakilan LSM Wanita Toba Peduli yang merasa aspirasi mereka selalu dininabobokkan oleh pemerintah setempat.
“Beberapa waktu yang lalu masyarakat telah menyampaikan aspirasinya tapi tidak diperdulikan, jadi sekarang kami datang tapi bukan untuk unjuk rasa. Kami datang sebagai warga atau anak untuk menyampaikan keluhan kepada orangtuanya, yaitu Bupati Kabupaten Toba” kata AS dihadapan perwakilan pemerintah Kabupaten Toba yang dimana pada saat itu tidak dapat menemui Bupati di tempat.
“Setelah kami melihat pengumuman, siapa saja daftar penerima dana Covid-19 yang di terima di Kantor Pos, semua masyarakat terkejut. Apa kriteria sebenarnya yang ditetapkan untuk dapat menerima bantuan Covid-19?” tanya AS.
AS dan seluruh warga merasa kesal karena saat Lurah setempat ditanyai dengan enteng menjawab bahwa dia tidak tahu dan mengatakan bahwa data tersebut berasal dari Kecamatan dan Kantor Pos. Padahal diketahui sebelumnya bahwa data tersebut merupakan data usulan dari lurah kemudian diluncurkan ke pemerintah pusat.
Seluruh warga mengaku sangat kecewa karena dalam data yang terlampir yang mendapat bantuan Covid-19 rata-rata tidak layak dan terdapat data warga yang sudah meninggal dunia, sementara warga yang notabenenya petani dan memiliki penghasilan dibawah rata-rata malah tidak mendapat bantuan dari pemerintah sama sekali.
Alih-alih mendengarkan aspirasi yang telah disampaikan AS dengan panjang lebar pada pertemuan tersebut, perwakilan pemerintah yang turun kelapangan pada saat itu malah menghentikan AS menyampaikan seluruh aspirasinya yang terlihat belum selesai.
Perwakilan pemerintah malah lebih memilih menanyai satu-persatu warga yang hadir dan tidak mengijinkan seseorang untuk mewakilkan aspirasi mereka karena dianggap bertele-tele dan akan lebih terlihat demokratis jika ditanyakan satu-persatu.
Saat dimintai intruksi, pihak perwakilan pemerintah malah mengeluarkan suara keras seakan menyenggak warga yang protes. Mereka menilai warga yang berbicara terlalu lama dan mereka juga selalu mengintervensi warga saat menyampaikan aspirasi.
Alhasil warga yang awalnya sudah mencoba untuk mengikuti perbincangan dengan kondusif terpancing mengeluarkan suara keras, sebab mereka merasa selalu diintervensi dan dikekang pendapatnya oleh perwakilan pemerintah.
Warga juga meminta jika pihak perwakilan pemerintah tidak sanggup menampung aspirasi mereka lebih baik mundur dan mengijinkan mereka menemui Bupati saja agar aspirasi mereka tersampaikan.
